ABSTRAK

Kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan banyak mengadopsi nilai-nilai yang sarat akan penibangunan yang berwawasan lingkungan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat yang masih memanfaatkan kearifan-kearifan lokal dalam konteks kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan yang tidak memerhatikan daya dukung lingkungan akan menyebabkan penurunan terhadap kualitas wisatawan yang berkunjung pada setiap objek wisata. Setiap penye/enggara negara dan swasta yang mengembangkan kepariwisataan setidaknya memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada aspek ekonomi, keadilan masyarakat dan ekologi.
Maka penegakan hukum (law enforement) disini menjadi titik sentral sebagai parameter berhasil tidaknya nienerapkan prinsip-prinsip pembangunan berke/anjutan di sektor bisnis kepariwisataan.
Di dalam makalah ini penulis memfokuskan pada 2 (dua) permasalahan, yakni: (1) Bagaimana membumikan paradigma berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan sektor bisnis kepariwisataan? (2) Apa peran kultur hukum dalam pembangunan bisnis kepariwisataan berbasis ekologi ?
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yakni UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui penguraian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil kajian ini terungkap bahwa (1) Untuk membumikan paradigma pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan sektor bisnis kepariwisataan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor guna menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan, yakni faktor instrumen penaatan hukum lingkungan di bidang kepariwisataan, diantaranya perijinan-perijinan untuk membuka kawasan wisata yang
harus memerhatikan daya dukung lingkungan, pemanfaatan kearifan-kearifan lokal dalam menggunakan dan melestarikan potensi sumber daya yang ada di lingkungan pariwisata, internalisasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berbasis ekologi ke dalam sejumlah peraturan pe/aksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dan faktor budaya hukum berupa kesadaran anggota masyarakat tentang arti pentingnya lingkungan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia menjadi bagian integral dari penegakan hukum lingkungan; (2) Peran kultur hukum dalam pembangunan bisnis kepariwisataan berbasis ekologi da/am bentuk pembuatan produk wisata 'ekotourism' yang ramah lingkungan o/eh masyarakat sekitar dan memanfaatkan potensi alam atau budaya-budaya /okal yang masih dijunjung tinggi.

Kata kunci : pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum lingkungan, ekologi, kepariwisataan.