ABSTRAK

Peraturan mengenai Paten telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, pertama kali adalah Peraturan mengenai Octroii Wet yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1910 Nomor 313 dicabut melalui Undangundang Nomor 1989 tentang paten, kemudian secara berturut-turut direvisi melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001tentang Paten.
Undang-undang ini temyata mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, dan pada saat yang sama tantangan untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum Indonesia belum selesai, timbul pula tantangan baru. Tantangan tersebut adalah bahwa undang-undang produk Indonesia merdeka yang semula dimaksudkan untuk menggantikan hukum kolonial temyata belum siap untuk menjawab problem hukum dalammasyarakat Indonesia yaitu tentang perlindungan terhadap pemegang paten.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) menganalisa sejauhmana Undangundang Nomor 14 Tahun 2001 memberikan perlindungan Paten bagi pemegang Paten, (2) untuk menganalisa apakah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 sudah memenuhi aturan-aturan Intemasional yang terdapat dalam persetujuan TRIPs- WTO, (3)untuk mengalisa apakah sistem PCT bermanfaat bagi pemohon Paten.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, yaitu dalam hal ini Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara sebagai penunjang data sekunder. 
Hasil Analisis menunjukkan bahwa : (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi pemegang Paten, hal ini disebabkan peraturan pelaksanaan yang mendukung dilaksanakannya undangundangtersebut, belum ada, sehingga masih menggunakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang terdahulu, tang sudah tidak berlaku lagi; kemudian efektifitas perlindungan paten belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan faktor-faktor penegakan hukum yang lemah yaitu dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, aparat hukum yang belum mempunyai komitmen yang tinggal terhadap perlindungan HAKI, dan budaya hukum masyarakat yang awam tentang HAKI, dan kurangnya kesadaran masyarakat, (2) Secara substansi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 telah memenuhi keinginan yang tertuang dalam perjanjian Intemasional, dan (3) Ketentuan PCT sangat bermanfaat bagi Pemohon Paten dikarenakan: (a) pada saat pengajuan cukup satu permintaan Paten diajukan dalam satu bahasa untuk menggantikan pengajuan paten ke banyak negara, (b) tetap dapat menggunakan hak prioritas, (c) tanggal penerimaan permintaan nasional disemua kantor Paten yang dituju, (d) persyaratan formal yang seragam, (e) pengendalian proses dapat dipantau dengan lebih mudah dari negara asal.