RINGKASAN DAN SUMMARY

Diterbitkannya lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender dengan maksud sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, peIaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan NasionaI yang berprespektif gender dalam
berkehidupan berkeluarga, berbangsa dan bemegara.
Salah satu instrumen yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adaIah KUHP. Dengan adanya revisi KUHP maka perlu suatu kajian apakah rumusan dalam RUU KUHP dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan hak-hak dari berbagai suku dan adat istiadat terutama bagi perempuan. Bila dilihat bab kesusilaan dalam RUU KUHP yang penuh dengan prasangka terhadap tubuh perempuan, nampak bahwa terdapat beberapa pasaI yang berpotensi mengebiri kebudayaan dalam adat-adat tertentu. Perkawinan yang diakui oleh negara juga belum sepenuhnya mengakomodir perkawinan-perkawinan minoritas, mengingat KUHP juga merupakan acuan berbagai daerah dalam membuat PERDA, maka sangat diperlukan kajian sosioIogis untuk memastikan bahwa RUU KUHP tersebut dapat diimplementasikan dan tidak diskriminatif. Target Iuaran peneIitian ini adalah : 1) menghasilkan rekomendasi yang positif kepada pemerintah dan lembaga terkait mengenai hasil temuan agar tercipta Undang-undang KUHP yang mengacu kepada kesetaraan Gender khusus terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan. 2) Memberikan informasi dan pengetahuan hukum bagi praktisi hukum, kalangan akademisi, dan masyarakat mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang perlu mendapat kritisi dan menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif didukung oleh data dan fakta yang relevan dari narasumber yang dikaji dan ditelaah guna ditemukan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan.
Hasil penelitian ini membuktikan masih banyak masyarakat yang belum memahami perspektif gender dalam petaruran perUU-an, kemudian elemen pemerhati perempuan melihat dari segi bahasa yang digunakan juga bias gender, contohnya kata perkosaan, percabulan, pomografi, dan pomokasi.