Abstrak

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia dengan wilayah yang luas dan kaya dengan sumber daya alam, akan tetapi tertinggal dibanding dengan provinsi lainnya, bukan hanya tertinggal pembangunannya tapi di Papua juga sering terjadi gejolak keamanan dan politik, termasuk dalam pemilihan Gubernur ("Pilgub") Papua Pasca Otonomi Khusus (Otsus), dimana Pilgub Papua melibatkan beberapa lembaga dengan kewenangannya sendiri, seperti DPRP, MRP dan KPUD. Otsus diatur dengan UU No. 21/2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 ("UU OTSUS"), yang diantaranya juga mengatur tentang pilgub, dimana sebelum perubahan UU Otsus, Pilgub dilakuakan oleh DPRP dan KPUD. Namun saat ini di seluruh Indonesia Pemilihan Umum dilakukan oleh KPU tanpa melibatkan DPRD / DPRP, yang diikuti dengan perubahan UU Otsus yang menghapus kewenangan DPRP dalam Pilgub Papua. Namun demikian pemda papua tidak dapat menerima hal ini, dimana kemudian mengeluarkan Perdasus Papua No. 6/2011 yang tetap memberikan kewenangan kepada DPRP. Oleh sebab itu timbul permasalahan, apa sesungguhnya yang menjadi karakteristik dari kelembagaan dan kewenangan dalam Pilgub Papua dan bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pilgub Papua. Tulisan ini berangkat dari penelitian normatif dengan inventarisasi dan sinkronisasi hukum. Dari pembahasan permasalahan ini diperoleh kesimpulan bahwa Pilgub Papua Pasca Otsus bukan hanya dilakukan oleh KPU, tapi juga melibatkan MRP untuk menentukan status orang asli Papua, akan tetapi pada praktiknya Pemda Papua membuat Perdasus untuk tetap memberikan kewenangan kepada DPRP, sehingga terdapat 3 (tiga) lembaga dalam Pilgub, yaitu KPU, DPRP, dan MRP. Meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan KPU satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pilgub dan MRP untuk mengklarifikasi orang asli Papua. Perdebatan dalam praktik tersebut terjadi karena tidak dilakukannya sinkronisasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pilgub Papua. Untuk itu disarankan agar Pemerintah dengan tegas dan konsekuen melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait Pilgub Papua, dan apabila diperlukan, harus dilakukan pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relefan lagi, termasuk Pasal 139 PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Perdasus Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Key Word : Pilgub Papua, Otonomi Khusus, dan Kelembagaan Pilgub