Ringkasan dan Summary

Tindak Pidana korupsi merupakan tindakan yang luar biasa karena merupakan kejahatan yang terorganisir yang sulit dideteksi baik perbuatan pidananya maupun pelakunya, juga mempunyai dampak meluas, berakibat kepada kerugian negara. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tonggak sejarah setelah beberapa kali peraturan mengenai tindak pidana korupsi dicanangkan baru mulai tahun 2002 Peraturan Perundang-undangan efektif menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang didasari oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sudah sangat banyak mencakup seluruh wilayah Indonesia. Disisi lain ternyata permasalahan muncul ketika Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Hukum Acara Pengadilannya menjadi harus dirubah, sehingga penulis tertarik untuk menelaah mengenai Peraturan yang mengatur mengenai Hukum Acara pada pengadilan tipikor saat ini dengan apabila wacana perubahan tersebut jadi dilaksanakan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi, wawancara dan didukung oleh data pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, maka didapatkan hasil bahwa kedudukan KPK dengan menggunakan hukum acara pra ajudikasi maupun ajudikasi yang ada sekarang ini sangat efektif untuk upaya pemberantasan korupsi, akan tetapi apabila ada perubahan Hukum Acara maupun KUHP nya, maka tidak dipungkiri menjadi unsur pelemah upaya pemberantasan Korupsi dan sekaligus lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana dan KUHP
Attachments:
Download this file (Pen_Penerapan_Hkm_Acara_Pidana.pdf)Pen_Penerapan_Hkm_Acara_Pidana.pdf[ ]4080 Kb