ABSTRAK

Undang-undang  No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua  disahkan oleh Presiden Megawati  tanggal 2L November 2001telah  membawa  harapan baru bagi masyarakat Papua. Undang-undang  ini merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah  Papua terutama  isu kemerdekaan.  4 hal yang diatur  dalam UU tersebut adalah : 1) pengaturan kewenangan  Antara pemerintah  pusat dan pemerintah  propinsi papua, dengan pengaturan yang khusus, 2) Penghormatan hak-hak dasar masyarakat  Asli Papua  serta pemberdayaan masyarakat asli Papua serta pemberdayaan ekonomi melalui percepatan pembangunannya.  3) Penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik; 4) pembagian wewenang  tugas dan tanggung jawab yang jelas Antara badan  eksekutif,, legislative dan yudikatif, sebagai bentuk  perhatian pemerintah seperti tertuang dalam Pasal  78 UU No. 21 tahun 2001 maka pelaksanaan UU ini harus dievaluasi, setiap  tahun, yaitu melalui analisis  dari aspek politik hukum dan keamanan, aspek kesejahteraan rakyat, dan ekonomi kerakyatan. Hasil dari analisis kebijakan inidiharapkan dapat mengetahui  masalah-masalah  pada level kebijakan  yang perlu mendapat  perhatian  dalam bidang  politik, hukum  dan keamanan kesejahteraan  rakyat dan ekonomi  kerakyatan;
implementasi kebijakan  pada Propinsi  Papua  dan Papua Barat, dan mengembangkan  strategi kebijakan  otonomi  khusus  papua dan papua barat. Teori yang digunakan sebagai  pisau analisis adalah Teori kebijakan  otonomi khusus, implementasi  kebijakan,  dan evaluasi kebijakan.
Menggunakan  Metode  kualitatif eksploratif  dengan  melakukan sebanyak  mungkin informasi, didapatkan hasil analisis  yang  mencakup  keinginan  dari masyarakat dan terutama  percepatan kesejahteraan masyarakat  di Papua.

Kata Kunci : Otonomi  Khusus,  Percepatan  Kesejahteraan  Masyarakat.