ABSTRAK

 

YANDI SUHENDRA; 2003520008; Pelanggaran Joint Operation Contract PT Pertamina Terhadap Karaha Bodas Company (Suatu Studi Kasus);  Dibawah Bimbingan Prof.Dr.Hendra Tanu Atmadja, SH.,MIP.,LLM dan Dessy Sunarsih,SH.,MM; Empat Bab, 75 halaman.

 

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia dimana pada waktu itu banyak kontrak-kontrak terutama yang bernilai US$ Dolar ditangguhkan yang salah satunya adalah Proyek Karaha Bodas. Proyek Karaha Bodas disepakati antara PT Pertamina dan Karaha Bodas Company melalui Joint Operation Contract yang kemudian pelaksanaannya ditangguhkan dengan Keputusan Presiden No.39 tahun 1997, dilanjutkan/diteruskan dengan Keputusan Presiden No.47 tahun 1997 dan kemudian ditangguhkan kembali melalui Keputusan Presiden No.5 tahun 1998. Keputusan tersebut yang akhirnya membuat Karaha Bodas Company mengklaim PT Pertamina melalui Arbitrase Jenewa bahwa PT Pertamina telah melanggar Joint Operation Contract, sementara PT Pertamina mengklaim bahwa Joint Operation Contract tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia

Dalam Joint Operation Contract sama seperti halnya dengan kontrak Internasional lainnya terdapat klausula-klausula yang umum seperti klausula Pilihan Hukum, Pilihan Penyelesaian Sengketa, Force Majeure, dan lain sebagainya yang merupakan kesepakatan antara PT Pertamina dengan Karaha Bodas Company dalam Joint Operation Contract. Klausula tersebut dibuat agar terjadi kepastian hukum sehingga apabila terjadi permasalahan tidak dilaksanakannya Joint Operation Contract, para pihak dapat menjadikan dasar kesepakatan tersebut sebagai dasar mengajukan klaim/menuntut ganti kerugian.

Bahwa selanjutnya. adanya pelanggaran atas Joint Operation Contract yang menyebabkan Karaha Bodas Company mengklaim PT Pertamina melalui Arbitrase Jenewa dan mendapatkan Putusan yang memenangkan Karaha Bodas Company. Putusan ini kemudian tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena PT Pertamina membatalkan Putusan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebuah putusan yang sungguh mengherankan karena wewenang pengadilan negeri yang ikut campur dalam membatalkan Putusan Arbitrase Jenewa.

Bahwa atas sulit dilaksanakannya Putusan Arbitrase tersebut secara tidak langsung membuat Indonesia dipandang tidak mempunyai kepastian hukum dimata internasional sehingga dengan adanya kasus ini seharusnya Pemerintah Indonesia dapat sedikit bersikap bijak dan tegas sehingga permasalahan yang seharusnya diselesaikan melalui arbitrase tidak perlu diajukan melalui Pengadilan Negeri.