ABSTRAK


Imanuddin Yunus, 2012520014, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA
, dibawah bimbingan Liza Marina SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Warasman Marbun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Kata kunci : Kecelakaan Pesawat Udara, Tindak Pidana, PPNS, terdiri dari 4 BAB, 81 halaman.

Timbulnya kecelakaan pesawat udara di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya kesalahan manusia/human error, cuaca dan kelaikan udara. Pada faktor kesalahan manusia, dalam prakteknya dikenakan tanggungjawabnya hanya kepada Pilot saja sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pidana Pasal 438 dan 439 Undang-Undang Penerbangan. Contoh kasus kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Seharusnya ada pihak-pihak lainnya yang juga turut terkait. Dalam penyidikan kecelakaan pesawat udara dilaksanakan oleh PPNS.  Rumusan masalahnya adalah : 1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara telah memberikan kepastian hukum ? 2. Bagaimana kewenangan PPNS dalam melakukan proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana? Dalam penelitian metode yang digunakan yuridis normative. Kesimpulan : 1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara, belum memberikan kepastian hukum. Karena didalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pilot, didikung oleh banyak pihak, seperti Air Traffic Controller, Engineer, Nvigator, Meteorologist, Marshaller dan Ground Support. Sehingga pada suatu kesalahan dalam kecelakaan pesawat udara, tidak bisa dibebankan kepada pihak saja, sebagaimana tertuang pada Pasal 438 dan 439 ketentuan pidan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana, belum sepenuhnya dilaksanakan. Karena didalam pelaksanaannya terdapat kendala kompetensi SDM (umber daya manusia) yang tidak setara dengan kemampuan kompetensi penyidik Kepolisian. Diantaranya kelemahan dibidang kemampuan pengambilan sidik jari. Saran : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan agar dilakukan penyempurnaan dalam bentuk penambahan pada ketentuan pidana, sehingga dapat mencakup semua pihak yang terlibat didalam proses penerbangan. 2. Agar ada pengembangan kompetensi PPNS sebagai penyidik yang setara dengan Kepolisian didalam melakukan penyidikan sebuah kecelakaan pesawat udara.