ABSTRAK

 

DEA HERMAWAN, 2011520005, GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA Dibawah bimbingan : Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing I dan Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn.,sebagai dosen pembimbing II, Kata Kunci Korban Tindak Pidana, Kompensasi, Rehabilitasi, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, 74 Halaman

Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis dengan sanksi ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap putusan bebas. Ganti kerugian inidiakibatkan karena adanya kesalahan aparat penegak hukum yang tidak cermat dalam melakukan tugas yang mengakibatkan kerugian bagi korban yang pada akhirnya diputus bebas oleh pengadilan karena dinilai tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka tersebut, serta untuk mengetahui perlindungan hukumapa yang dilakukan oleh Negara dalam pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap martabat seseorang kepada kedudukan semula. Oleh karena itu penelitianini dilakukan dengan penermaalahan sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hukum dalam memperoleh hak atas ganti rugi pasca putusan bebas. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemberian ganti kerugian pasca putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang–undangan.  Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan: Proses mengenai permohonan ganti kerugian baik Kompensasi atau Restitusi pasca diputus bebas dapat ditempuh dengan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya (pasal 81 KUHAP) dan diberi waktu selama 3 bulan sejak putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Pemberian perlindungan yang diberikan lembaga perlindungan saksi dan korbanhanya sebatas pada pelanggaran hakasasi yang berat bukan terhadap setiap tindakan atas kesalahan penerapan hukum. Saran dari penulis adalah Seharusnya Negara memberikan gantirugi secara otomatis dan kerugian yang diderita korbantin dak pidana tersebut dapat diperhitungkan tidak sebatas pada ganti rugi yang diberikan undang–undang melihat kondisi dan keadaan saat ini disbanding dengan peraturan yang sudah terlalu lama. 2. Kepada LPSK sebagai lembaga bentukan Negara seharusnya dalam memberikan perlindungan tidak hanya sebatas pada pelanggaran hak asasi yang berat saja akan tetapi kepada setiap korban akibat salah penerapan hukum yang dilakukan Negara melalui organnya.

Attachments:
Download this file (ABSTRAK DEA HERMAWAN_2011520005.pdf)ABSTRAK DEA HERMAWAN_2011520005.pdf[ ]151 Kb