ABSTRAK

Lisa Rochmilayali, 2010517018, Kata Kunci : Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengatasi Pelanggaran Tentang Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha Guna Melindungi Konsumen (Studi Kasus : Putusan No.84/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt Dan Putusan No.75/ Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt). Dibawah Bimbingan Dr. Helvis S.H., M.H., Pembimbing I Dan Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn., Pembimbing II, 108 halaman.

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, Sering kali kosmetik yang mereka jual menggandung bahan-bahan yang takarannya melebihi ketentuan yang ada. Berbagai macam merek krim pemutih yang dijual oleh pelaku usaha dari yang termahal sampai yang termurah yang tidak ada ijin dari Badan POM. Sehingga dengan ini penulis mengambil judul : Penerapan Hukum Terkait Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus : Putusan No.84/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt Dan Putusan No.75/ Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt) Dengan rumusan masalah : Bagaimanakah Efektifitas dan Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makananan ( Badan POM ) sebagai pengawasan dalam peredaran obat yang tidak ternotifikasi khususnya kosmetik berbahaya  terhadap kepentingan konsumen dan Apakah Penerapan Hukum sanksi Pidana dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada putusan No.84/Pid.Sus/2012/PN.Jkt Brt Dan PutusanNo.75/Pid.Sus/2012/PN.Jkt Brt, bagi pelaku usaha dalam peredaran obat illegal sudah memadai dalam pemberatan hukum pidana untuk melindungi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis Yuridis Normatif, jenis dan sumber data yang diperoleh penulis malalui teknik pengumpulan data empiris melalui pihak-pihak koresponden pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan data sekunder sebagai data pokok yaitu  buku-buku : aspek hukum pidana, Buku Perlindungan Konsumen Makalah dan Artikel Farmasi dan wawancara koresponden Humas Badan POM Republik Indonesia Dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah melalui analisis masalah penulis menyimpulkan: penegakan hukum khususnya di bidang obat dan makanan. Realitas ini mengharuskan Indonesia memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang efektif dan efisien untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia terhadap produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan seyogyanya Hakim dalam menjatukan Putusan sanksi wajib berpedoman pada unsur yang bersifat Yuridis, Filosofis, Sosiologis serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dan alat bukti yang ada baik dalam hal keterangan saksi, barang bukti, surat, petunjuk maupun keterangan para ahli mengingat Pelanggaran tindak Pidana Khusus dan penerapan hokum dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.