ABSTRAK

 

Aida Halida, 2011520007, PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN KASASI YANG SUDAH INKRAH (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR : 686 K/PDT.SUS/2012), Dibawah Bimbingan Bapak Dr. Taufiqurohman Syahuri, SH., MH., Sebagai Dosen Pembimbing I, Bapak Ikhwan Aulia Fathahillah, SH.,MH., Sebagai Dosen Pembimbing II, Kata Kunci Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial, Eksekusi, kepastian hukum, i, ii, iii, iv, v, 117 Halaman.

Pengadilan sebagai lembaga tertinggi hukum harus dapat mengeluarkan sebuah kepastian terobosan hukum yang berpihak pada masyarakat. Sehingga dengan adanya Pengadilan rakyat yang mencari rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan rasa kepastian didalam mencari kebenaran hukum. Salah satu  kasus yang diambil penulis dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi adalah Kasus terkait kepastian hukum didalam pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga penulis mengambil judul “PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN KASASI YANG SUDAH INKRAH (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI No.: 686 K/PDT.SUS/2012)” yang meninjau secara yuridis putusan Mahkamah Agung diatas dengan rumusan masalah;1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang menghukum PT. Askes untuk mempekerjakan kembali karyawannya; 2) akibat hukum jika putusan yang sudah inkrah tidak dilaksanakan eksekusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder sebagai data pokok yaitu; literature yang berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Eksekusi, Kepastian hukum, analisis putusan hakim, makalah dan artikel yang berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah. Setelah melalui analisis masalah, penulis menyimpulkan; 1) Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi dari putusan pengadilan yang sudah inkrah secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan Surat Teguran/Aanmaning; 2) Dan apabila setelah dikeluarkannya Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri juga tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah maka Ketua Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi sebagai Upaya Paksa untuk melaksanakan isi dari pada putusan yang sudah inkrah. Pada putusan Mahkamah Agung No.: 686 K/PDT.SUS/2012, secara inti isi amar putusannya:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat tunjangan jabatan sebagai sekretaris KORPRI setara pejabat eselon II sebesar Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah) perbulan, terhitung sejak diangkat sebagai Sekretaris KORPRI sampai dengan diberhentikan; 3) Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat ke posisi serendah-rendahnya setara pejabat eselon II; 4) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara. Penulis menyarankan; 1) Agar Ketua Pengadilan Negeri dapat melakukan terobosan hukum dalam menangani pelaksanaan eksekusi yang sudah inkrah;2) dengan adanya terobosan hukum tersebut Ketua Pengadilan Negeri secara langsung telah menjaga wibawa dan citra pengadilan dalam penegakan hukum.

Attachments:
Download this file (ABSTRAK AIDA HALIDA_2011520007.pdf)ABSTRAK AIDA HALIDA_2011520007.pdf[ ]140 Kb