ABSTRAK

Fitri Handayani, 2007510010, PENERAPAN PERIZINAN TATA RUANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PUSAT PENDIDIKAN  PELATIHAN DAN SARANA OLAHRAHA NASIONAL (P3SON). STUDI KASUS HAMBALANG di bawah bimbingan Dr.Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH dan Ikhwan Aulia Fatahillah, SH,. MH. 113 Halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya proses perizinan tata ruang atas pembangunan proyek Hambalang berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Bogor untuk Pembangunan Gedung Pendidikan dan latihan Olahraga.Sampai jangka waktu yang telah ditentukan, pihak Kemenpora belum mendapat memiliki izin AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, tetapi Kemenpora tetap melanjutkan Pembangunan Gedung Hambalang tersebut dan melanggar peraturan  pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Persyaratan Bangunan Gedung (IMB) dan juga Perda Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2000. Kemenpora tidak menerima bukti sertifikat dan hak tanah, oleh karena itu Bupati Kabupaten Bogor mengeluarkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pembangunan tersebut melanggar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Hukum Tata Ruang kepada Menpora agar tidak dilanjutkannya pembangunan gedung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan  : Tinjauan  Yuridis  Terhadap  proses  pelaksanaan Pembangunan  Pusat  Pendidikan  Pelatihan  dan  Sarana  Olahraga  Nasional(P3SON)  Hambalang  ditemukan  beberapa  pelanggaran  dalam  masalah pembangunannya. Bila dilihat dari segi administrasi, perizinan tata ruang yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Undang-undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor, tidak  dipenuhi  atau  dilakukan  oleh  Kemenpora  untuk pembangunan proyek tersebut. Penyimpangan yang ditemukan, yaitu berupa penyimpangan dalam perizinan proyek tersebut, karena tidak adanya studi Amdal. Kemenpora melakukan pengurusan perizinan ke Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor  berupa  pengesahaan  site  plan dan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB). Untuk dapat dikeluarkannya site plan dan IMB harus dilengkapi dengan kajian teknis,  Kajian  Bangunan  dan  Analisa  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL) yang saat  itu belum dimiliki  Kemenpora.  Oleh karena itu tahun 2010 rapat dilakukan dengan Dinas Tata  Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor  terkait  permohonan pengesahan  site  plan  dan  IMB tersebut. Saran: Harus adanya kehati-hatian bagi setiap pengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan tata cara pembangunan yang akan dilakukan oleh istansi pemerintah atau yang lainnya agar lebih teliti dalam menjalankan sistem pengawasan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan.