ABSTRAK

Esmunaldo, 200951009, “KEPEMILIKAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI NASKAH FILM SOEKARNO  (KAJIAN PUTUSAN NO. 305 K/PDT.SUS-HKI/2014)”., dibawah bimbingan dosen Liza Marina SH., MH (Pembimbing I), dan dosen Ikhwan (Pembimbing II), kata kunci: Hak Cipta, Sinematografi, Hak Terkait, 73 halaman.

Rachmawati Soekarnoputri menggugat PT. Tripar Multivision plus, Ram Jental Punjabi dan Hanung Bramantyo atas dasar kepemilikan ciptaan naskah film Soekarno adapun  gugatan tersebut telah diputus di Pengadilan Niaga yang mengabulkan gugatan penggugat (Rachmawati Soekarnoputri) untuk sebagian dan menyatakan penggugat adalah pencipta atas naskah film BUNG KARNO terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga tersebut pihak yang kalah mengajukan upaya Hukum kasasi ke Mahkamah Agung Adapun hasil amar putusanya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/pdt/sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA JKT.PST. Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah Status Kepemilikan Hak Cipta terhadap karya sinematografi film Soekarno berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014? 2. Bagaimanalah perlindungan hukum pemegang hak terkait atas naskah film Soekarno? Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang terdiri dari data sekunder, dan hasil wawancara dengan pihak yang terkait, Kesimpulan: Status Kepemilikan Hak Cipta Karya Sinematografi timbul dari ide dan gagasan yang diambil dari beberapa sumber tulisan yang dikembangkan kembali dalam bentuk sinematografi, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Atas Naskah Film Soekarno dalam konteksnya  melindungi hasil ciptaan dari pemilik hak terkait membuat konsep hak cipta atas naskah film, dan hak cipta yang terkait dengan music, lagu atau koreografi yang dijadikan soundtrack film, pelaku pertunjukkan film sesuai isi scenario film. Dalam menentukan status kepemilikan hak cipta bagi pencipta dengan  pemegang hak cipta apabila diahlikan ciptaanya, maka kedua belah pihak  memasukkan klausula kepemilikan hak cipta, seberapa besar hak cipta yang dipakai oleh pemegang hak cipta untuk digunakan sebagai hasil karya, 2. Untuk melindungi Hak Terkait Sinematografi harus terlebih dahulu mencatatkan perjanjian Lisensinya atau ciptaanya Direktorat Jenderal HKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Untuk menghindari sengketa yang berlanjut.

Attachments:
Download this file (ABSTRAK ESMUNALDO_2009510009.pdf)ABSTRAK ESMUNALDO_2009510009.pdf[ ]136 Kb