ABSTRAK


Arief Rahman Tanjung, 2012520006, ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg) Dibawah bimbingan Dr. Yuherman, S.H., M.H.,Mkn. Selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Helvis, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu : kata kunci pejabat tata usaha negara, kesewenangan, wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Terdiri dari 71 halaman.

Peraturan hukum di Indonesia dilaksanakan menurut asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelengaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan Pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran dalam membuat keputusan yang terjadi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang terindikasi dalam pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelanggaran tersebut dapat terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Rumusanmasalahpenelitian 1. Mengapa Pertimbangan Hakim dalam putusan membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg ? 2. Apakah sebagai pejabat tata usaha yang diberi wewenang namun tidak menjalankan kewenangan tersebut dengan semestinya tidak menjadi unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi. Penulis simpulkan : 1. Pertimbangan Hakim menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tututan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karna tidak ada bukti menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut. 2. Pejabat tata usaha negara yang sengaja tidak menjalankan kewajibannya dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang, dikarenakan ia telah lalai dan sengaja tidak menjalankan wewenang nya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi belum tentu termasuk Tindak Pidana Korupsi. Saran Penulis 1. Peraturan perUndang-Undangan memperjelas maksud dariunsur delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar terciptanya kepastian hukum. 2. Diperlukan staf khusus dalam jajaran pejabat tata usaha negara bidang hukum untuk mendampingi pejabat tatausahanegara agar tidak salah dalam menjalankan kewenangannya.