ABSTRAK

Andi Ratu Pustika Sari, 2016529016, Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS), di bawah bimbingan Dr. Warasman Marbun, SH., MH. (Dosen Pembimbing I) dan Dr. Yuherman, SH., MH. (Dosen Pembimbing II), kata kunci pelaku anak, sanksi pidana, peradilan anak, 64 halaman.

Anak berkonflik dengan hukum merupakan istilah lain dari anak yang berhadapan dengan hukum. Maka sistem peradilan pidana yang merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor Perkara 162/Pid.B/2013/PN.PMS, dimana putusan tersebut tidak menerapkan hukum dengan baik dan hakim dianggap tidak seharusnya memidana anak di bawah umur. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS dan 2) Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian Penulis dapat disimpulkan bahwa 1) Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pada putusan yang diterapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA yang dijelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. 2) Tidak terdapat perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS karena terdakwa pada putusan tersebut dilakukan pemidanaan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa. Saran penulis adalah 1) Penerapan sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA harusnya lebih diprioritaskan baik dalam tahap penyidikan hingga tahap persidangan sehingga anak tidak mengalami beban mental dan psikologis dan perlunya upgrading pemahaman hukum bagi penegak hukum tentang regulasi terhadap Undang-Undang. 2) Seharusnya negara menyediakan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak disetiap daerah atau dalam setiap lembaga pemasyarakatan daerah perlu penyediaan satu ruang khusus untuk pelaku anak.