ABSTRAK

Dellisa Anastasya Gabriell, NPM : 2012510018, Tinjauan Yuridis SE.BI No : 13/29/DPNP 2011 Dalam Kerangka Penerapan Manajemen Risiko Dalam Layanan Nasabah Prima Pada Bank Konvensional (Studi Putusan PN Jakarta Selatan No. 137/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel), Dibawah bimbingan Dr. Dessy Sunarsi, SH., MM dan Akmal Yahya, SE,Ak, M.Hum, 4 Bab 81 Halaman.
Kata Kunci Manajemen Risiko, Layanan Nasabah Prima Bank Konvensional

 

Tindak pidana perbankan umumnya dapat terjadi dengan berbagai bentuk cara atau modus antara lain penyalahgunaan kredit, pemalsuan giro dan tabungan, penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank, serta bentuk-bentuk lainnya. Manajemen risiko perlu ditempuh untuk mengurangi beberapa hal seperti operational risk, legal risk, concentration risk, atau reputational risk. Operational risk yakni suatu risiko dimana Bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal misalnya ada kesalahan dan penyalagunaan wewenang, ketidak pastian terhadap ketentuan, kelemahan struktur pengendalian intern, prosedur yang tidak memadai, gangguan sistem informasi manajemen dan komunikasi,  gangguan sistem pelayanan bank. Rumusan masalah : (1) Bagaimana kewajiban dan tanggung  jawab Bank dalam melindungi nasabah terhadap penggelapan dana nasabah Bank ditinjau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan Bank  Indonesia (2) Bagaimana Penerapan Layanan Nasabah Prima berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 dalam meminimalisikan  Kasus  Penggelapan  Dana  Nasabah  yang  terjadi  di  Bank  Mega  dalam Putusan 137/Pib.b/2013/Pn.Jkt.Sel. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  Penelitian  hukum  normatif,  yang  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Kesimpulan Peneliti: (1) Bank harus bisa memelihara tingkat kesehatan jasanya dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan dengan adanya standar pelaksanaan fungsi audit intern Ban yang terdiri dari  (a)Menyusun  Piagam  Audit  Intern  (b)Membentuk  Satuan Kerja Audit  Intern (c)Menyusun  Panduan  Audit  Intern.  (2)  Dalam  kasus  Bank  Mega  pada  Putusan No. 137/Pid.b/2013/Pn.Jkt.Sel)  ditinjau  dari  ketentuan  SE.BI No.13/29/DPNP 2011 dalam menjalankan serta menerapkan prosedor Layanan Nasabah Prima, Bank Mega telah lalai. Putusan hakim dalam perkara No. 137/Pid.b/2013/Pn.Jkt.Sel  menyatakan  Mira  terbukti bersalah  dengan  bukti  bahwa  benar  Mira  telah  memalsukan  tanda  tangan  Bangsawan, Ditinjau  dari  SE.BI  13/29/DPNP  Tahun  2011  Bank  Mega  terbukti  tidak  menerapkan SE.BI tersebut sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Mira. Selain itu  Bank Mega  juga  tidak  bisa  menerapkan  strategi  Anti  Fraud    dalam  SE.BI  No.  13/28/DPNP Tahun  2011  bagi  Banknya  untuk  bisa  mengantisipasi  hal-hal  yang  bisa  dilanggar  oleh pegawai  Bank  maupun    pejabat  Bank.  Saran,  Bank  Mega  seharusnya  bisa  menerapkan serta menjalankan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan dalam kasus ini, sehingga Bangsawan tidak akan menderita kerugian deposito yang dilakukan oleh Mira, Perlunya Hukum yang lebih ketat lagi untuk bisa membuat jerah bagi setiap Bank yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah  diatur,  serta  pentingnya  ditingkatkan  lagi pegawasan audit intern (SKAI) dan audit ekstern guna mengawasi dan memantau Bank di Indonesia.