ABSTRAK

Putri Permata Sari 2016529012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelentaran Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 13/Pid/2013/PT.-MDN), dibawah bimbingan Bapak Dr. Yuherman, SH, MH sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Dessy Sunarsi, SH,MM sebagai pembimbing pembantu, 86 halaman, Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Penelantaran Anak.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dimaksud dengan penelantaran anak adalah suatu perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dalam bentuk penelantaran pada umumnya anak tidak mendapatkan perawatan kesehatan, tidak dipenuhi kebutuhan fisik, psikis dan emosional serta tidak diberikan perhatian. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Medan perkara nomor 13/Pid/2013/PT,-MDN yang mengangkat kasus anak korban penelantaran dilakukan oleh ayah kandung. Rumusan masalah penelitian ini adalah:(1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dalam perkara No.13/Pid/2013/PT,-MDN? 2) Apakah penerapan ketentuan tindak pidana KDRT terhadap anak dalam perkara
nomor 13/Pid/2013/PT,-MDN dapat memenuhi tujuan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam mengkaji putusan hakim atas perkara No. 13/Pid/2013/PT,-MDN. Kesimpulan penelitian adalah (1) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pid/2013/PT,-MDN tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran dalam rumah tangga karena pihak keluarga yang tidak meminta perlindungan hukum sehingga pengadilan tidak dapat memberikan penetapan perlindungan hukum. (2) Kendala hakim untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan penelantaran dalam perkara No.13/Pid/2013/PT,-MDN adalah keluarga korban itu sendiri yang tidak mempublish kasus tersebut karena merasa malu beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal internal yg merupakan aib apabila diungkap ke masyarakat luas serta kurangnya pemahaman tentang perlindungan hukum. Saran Penulis adalah (1) Hakim diberikan sosialisasi tentang psikologi anak dan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memutus perkara dengan baik. (2) Diperlukan pemahaman yang lebih mengenai kekerasan dalam rumah tangga seperti sosialisasi mengenai KDRT agar tidak banyak keluarga yang menjadi korban penelantaran tersebut karena kurangnya pemahaman serta pemikiran bahwa urusan rumah tangga sangat tabu serta tentang kesadaran hukum UU PKDRT.

Attachments:
Download this file (Putri Permata Sari_2016529012.pdf)Putri Permata Sari_2016529012.pdf[ ]89 Kb